Kades Sekabupaten Brebes Ikuti Seminar Undang- undag Desa

UU-Desa

Brebes Kualitasnews,- Kepala Desa Sekabupaten Brebes Kamis ( 7/05 ) berrtempat di Pendopo Kabupaten Brebes, ikuti seminar tentang Undang-undang (UU) Desa Nomor 6 tahun 2014.

Hadir dalam kegiatan yang diikuti oleh Kades dan perangka desa se-Kabupaten Brebes ini, Bupati Brebes Hj. Idza Priyanti besarta Wakil Bupati Brebes Narjo, Kapolres Brebes AKBP Harryo Sugihartono dan sejumlah SKPD terkait di Pemkab Brebes.

Hadir pula anggota Komisi II DPR RI, Budiman Sujatmiko, anggota Komisi V DPR RI, Damayanti Wisnu Purtanti, Dirjen Kementrian Umum Cipta Karya, Hadi Sucahyono dan tamu undangan lainnya.

Damayanti Wisnu Purtanti yang juga dari dapil IX Jateng ini mengatakan, pihaknya diundang oleh panitia kegiatan karena sesuai dengan komisi yang membidanginya yaitu sektor perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal.

“Karena bidang ini kebetulan ada di komisi saya, sehingga saya juga minta tolong kepada anggota Komisi II DPR, Pak Budiman Sujatmiko dan Dirjen Kementrian Umum Bagian Cipta Karya, sekaligus untuk mensoialisasikan UU Desa, mengenai dana desa apa saja yang boleh dan tidak boleh digunakan,” ujarnya.

Menurutnya, dengan bantuan dana desa yang rencana akan segera dicairkan, seluruh desa boleh menggunakan dana desa tersebut yang sesuai dengan program pemerintahan. “Yang penting jangan sampai terjebak terhadap situasi yang tidak menguntungkan bagi desa,” ucapnya.

Lebih lanjut Budiman Sujatmiko mengatakan, tahun 2015 ini desa sudah mulai menikmati hasil dari UU Desa. Jika sebelumnya desa hanya mendapat anggaran sekitar Rp 100 juta ditambah bantuan gubernur Rp 60 juta, sehingga menjadi Rp 160 juta pertahun.

“Maka dengan diberlakukannya UU Desa ini masing-masing desa mendapatkan dana langsung dari pemerintah pusat yang tahun 2015 ini minimal Rp 750 juta per desa. Dan seterusnya bertambah di tahun yang akan datang,” ujar Wakil Rakyat dari daerah pemilihan (dapil) 8, disela-sela kegiatan Deklarasi Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Brebes dan seminar UU Desa nomor 6 tahun 2014, di Pendopo Kabupaten Brebes, Kamis 7 Mei 2015.

Namun demikian, kata Budiman, baru 100 kabupaten yang telah menerima penyaluran dana desa tahap pertama (40%), dari total 434 kabupaten/kota se-Indonesia. Sementara sisanya belum bisa menerima karena faktor sumber daya manusia di aparatur pemerintahan desa dalam membuat dokumen/laporan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.

Dengan Undang-Undang Desa, lanjutnya, orang desa bisa mengelola dengan dana yang dikucurkan langsung dari pemerintah ke desa. Sesuai dengan UU Desa, meski maksimal yakni baru Rp 750 juta, namun dana itu bisa digunakan untuk apa saja, tergantung hasil rapat musyawarah desa.

“Boleh, misalnya digunakan untuk kegiatan pembangunan jalan, irigasi, pemugaran rumah tak layak huni, perkebunan desa, sampai bahkan untuk membuat pengadilan desa. Dimana kalau ada warganya yang tersangkut pencurian atau perkelahian, bisa diselesaikan oleh pengadilan desa.

Sehingga, tidak harus diserahkan kepada pihak kepolisian. Meskipun tidak semua kasus kriminal diselesaikan oleh pengadilan desa. Ya, paling tidak, kasus yang kecil-kecil, yang sekiranya bisa diselesaikan oleh desa,” tuturnya.

Dia menambahkan, kini pihaknya tengah menyiapkan Panja Desa untuk membantu pemerintah dalam rangka merevisi PP No 43 agar sesuai dengan semangat UU Desa.

“Karena PP No 43 kemarin ternyata banyak bolongnya serta tidak sesuai dengan semangat UU Desa. Sebagai anggota Komisi II saya akan mengawal ketat proses revisi PP No 43. Sebab lahirnya PP ini dibuat seakan hanya oleh pemerintah saja. Ke depan Panja UU Desa dirumuskan bersama DPR agar semua PP sesuai dengan semangat UU Desa,” jelasnya.

Usai memberikan seminar UU Desa, dilanjutkan dengan dialog atau tanya jawab antara peserta seminar yang sebagian besar adalah Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa, salah satunya adalah terkait mekanisme mendapatkan dana desa serta kegiatan apa saja yang boleh dan tidak boleh digunakan.

Hal itu mengingat mereka sebagian besar merasa was-was dengan penggunaan dana desa, menyusul tidak sedikit para kades atau perangka desa yang tersangkut hukum, hingga masuk ke dalam penjara. Acara diakhiri dengan pelantikan Paguyuban Kades oleh Budiman Sujatmiko. Adapun sebagai Ketua Umum Paguyuban Kades se-Kabupaten Brebes adalah Kades Benda Nahib Sodik dan Sekretaris Umum Kades Kedung Tukang Safi’i.

Bupati Brebes, Hj Idza Priyanti SE dalam sambutannya berharap dengan rencana adanya dana desa yang akan segera cair bisa memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat di masing-masing desa.

“Apalagi Kabupaten Brebes penduduknya masih banyak yang menganggur dan tingkat kemiskinannnya juga masih tinggi, sehingga diharapkan dana desa ini nantinya bisa mengangkat derajat ekonomi masyarakat di desa,” katanya.

Namun, Bupati juga mengingatkan kepada para kepala desa agar berhati-hati dalam mengelola dana desa, sehingga tidak sampai terjerat dengan hukum.

Sementara Ketua Pantia kegiatan, Saefudin mengatakan, tujuan dari pada dilaksanakannya deklarasi Paguyuban Kades se-Kabupaten Brebes dan Seminar UU Desa nomor 6 Tahun 2014 agar mereka, khusunya Kades dan perangkat desa bisa lebih memahi tentang penggunaan dana desa.

“Disisi lain juga agar mereka nantinya tidak tersangkut masalah hukum. Kami harapkan semoga dengan bantuan dana desa yang akan segera turun ini bisa mensejahterakan masyarakat desa dan memberikan kemajuan bagi pembangunan di desa,” papar Asep.( KN )

Beri Komentar