Konsistensi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Sekolah Bagi Peserta Didik Harus Diakomodir Secara Efektif dan efesien

rasikinDalam sejarahnya pendidikan selalu erat hubungannya dengan upaya peningkatan kwalitas sumber daya manusia (SDM), upaya pelestarian kebudayaan (peradaban), upaya pemecahan-pemecahan tekhnis dari persoalan-persoalan yang dihadapkan manusia dan masyarakatnya.

Dalam pendidikan terjadi proses internalisasai nilai dalam sekala pribadi (personal) dan proses sosialisasi nilai dalam sekala kelompok.

Oleh karena itu pendidikan merupakan kegiatan yang sangat urgen dan strategis, maka orang (manusia) membenarkan mengapa pendidikan selalu dipergunakan sebagai salah satu wahana (wadah) perjuangan dari kelompok kreatif yang ingin mengubah peta kehidupan (perbaikan nasib) dikemudian hari (masa depan).

Hampir semua tokoh perjuangan bangsa dan tokoh perjuangan umat selalu menekankan tentang arti penting dan strategisnya pendidikan ini.

Sebagai contoh faktual sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang selalu menekankan betapa urgen dan strategisnya pendidikan adalah Kihadjardewantara., Dr. Soetomo., KH. Achmad Dahlan., KH. Hasyim As’ari dan R.A. Kartini.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan ditetapkannya Pancasila (sebagai dasar falsafah dan idiologi negara) serta UUD 1945 (sebagai dasar konstitusional negara) pada tanggal 18 Agustus 1945, maka arah kebijakan pendidikan di Indonesia semakin jelas.

Undang Undang Dasar 1945 mengatur secara subtantif tentang pendidikan yang menyebutkan bahwa setiap warga negara RI berhak memperoleh pendidikan yang layak yang berbasis kepada suatu sistim pendidkan nasional yang terintegrasi, sesuai dengan kehendak Undang-undang No. 20/2004 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (SisDikNas).

Departemen Pendidikan Nasional (DikNas) sebagai lembaga (institusi) yang memiliki otoritas dalam dunia pendidikan (dalam arti luas) dan sekolah sekolah formal (dalam arti sempit) merencanakan, mengatur dan menetapkan standard yang dibutuhkan untuk penyedian sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia.

Badan Penyelenggara dan Pengelola Pendidikan Formal di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Badan Hukum Layanan Publik yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan khusus dibidang pendidikan formal untuk sekolah dasar menengah dan menengah kejuruan di Indonesia.

Tugas utamanya adalah bagaimana mencetak anak bangsa Indonesia untuk menjadi cerdas, berbudi pekerti luhur, berbudaya Indonesia dan berwawasan global.

Sekarang yang menjadi tantangan DepDikNas sudah maksimalkah upaya pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan formal dasar menengah dan menengah kejuruan bagi peserta didik secara merata di Indonesia ?

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pesrta Didik.

Yang dimaksud dengan pemenuhan dasar peserta didik adalah pemenuhan secara cukup yang diberikan kepada peserta didik oleh pihak penyelenggara dan pengelola pendidikan formal yang berhubungan dengan kegiatan proses belajar dan mengajar dimana pelaksanaan pendidikan itu diselenggarakan.

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi peserta didik harus diperhatikan dan dipenuhi secara berkelanjutan sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi dan garis besar program pokok pengajaran yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Untuk gambaran faktual kebutuhan dasar bagi peserta didik yang urgen harus dicukupkan dan bagian kecil dari kurikulum antara lain :

1. Gedung sekolah
2. Buku wajib (paket) produktif dan perpustakaan sekolah (sebagai penunjang)
3. Laboratorium IPA dan Bahasa (Bhs Indonesia dan Inggris)
4. Ketersedian guru (tenaga pendidik) berbasis kompetensi.

Buku wajib memegang peranan yang sangat penting bagi siswa dalam upaya proses internalisasi nilai (transformasi keilmuan) baik dalam sekala pribadi atau pun dalam sekala kelompok dalam proses belajar antara guru dan siswa.

Buku wajib (paket) produktif yang harus dipenuhi secara gratis (Cuma-Cuma) yaitu : Matenatika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia dan Biologi.

Sedangkan untuk buku paket yang bersifat normatif seperti PPKn, Agama, peraturan penggunaannya tetap dari lembaga yang punya otoritas tetapi bisa dibeli bebas di toko-toko buku.
Mata pelajaran yang berisikan muatan lokal diserahkan kepada Dinas Pendidikan Daerah masing-masing daerah sebagai upaya pengayaan kebudayaan daerah.

Untuk laboratorium IPA dan Bahasa dikhususkan untuk sekolah formal jenjang pendidikan menengah dan menengah kejuruan seperti SMP/MTs dan SMA/MA dan SMKejuruan.

Ketersedian tenaga pendidik (guru yang profesional) yang berbasis kepada kompetensi mata pelajaran bidang masing-masing sangat perlu diadakan.
Hal ini penting sebagai upaya peningkatan kwalitas peserta didik dalam proses penerimaan transformasi keilmuan dari guru kepada siswa secara umum.

Guru (tenaga pengajar) yang mempunyai kompetensi (profesional) pada umumnya akan lebih bertang-jawab terhadap maju-mundurnya daya serap siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan kepada peserta didik melalui evaluasi berkelanjutan (periodik).

Kalau ini sudah dilakukan dengan baik dan benar oleh lembaga yang mempunyai otoritas serta tingkat penyebarannya merata tanpa di-akreditasi oleh lembaga independent pun sudah menjadi stndard nasional.

Semua kebutuhan dasar tersebut sebaiknya di-handle oleh DepDikNas RI melalui lelang kegiatan nasional pengadaan barang (fisik).

Kebutuhan dasar pendidikan formal (kecuali guru) dan pendistribusiannya melalui dinas-dinas pendidikan di daerah ke sekolah sekolah, diawasi penyebaran dan penggunaanya oleh komite sekolah serta lembaga swadaya masyarakat dengan mencantumkan lebel barang negara tidak dipejual belikan.

Kepala Sekolah, BOS dan DAK Pendidikan Formal.

Salah kaprahnya pembuat kebijakan pemberian bantuan dibidang pendidikan formal (sekolah-sekalah) di Indonesia dan dibebankan kepada “Kepala Sekolah” yang seharusnya mengurus management sekolah ikut menambah andil semakin terpuruknya mutu pendidikan di Indonesia.

Kepala sekolah semakin kurang perhatiannya karena harus memikirkan pula Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan berupa bantuan khusus untuk peserta didik tidak mampu yang menyangkut biaya sekolah dan buku-buku serta DAK pembangunan fisik sekolah, maka tidak terhindarkan lagi menjadi berubah status “Kepala Sekolah yang menjadi Pimpro” bangunan di sekolahnya.

Jadi kalau wartawan atau lembaga swadaya masyarakat mengkonfirmasi sesuatu hal yang tidak pas bukan semata bertanya mutu sekolah tetapi bisa juga soal proyek.

Kalau yang dikonfirmasi soal dunia pendidikan mungkin kepala sekolah luar kepala jawabnya, tetapi kalau yang ditanya soal pembangunan fisik (gedung) yang dalam lampiran bantuan disertai persyaratan bestek dan penggunaan anggaran banyak kepala sekolah pada umumnya menggridik (was-was)

Dengan sering terjadinya peristiwa semacam ini paling tidak sedikit banyaknya akan mengganggu tata kelola internal sekolah yang bersangkutan.
Pemberian bantuan BOS dan DAK bidang pendidikan memberikan peluang baru kepada kepala sekolah untuk berbuat tidak jujur. Jadi sebaiknya BOS dan DAK ditiadakan saja.

Kepala sekolah sebaiknya hanya diberi wewenang sesuai dengan kapasitasnya saja dan tambahan kegiatan untuk mengakses kebutuhan yang diperlukan dalam bentuk pengajuan proposal ke DepDikNas secara langsung (untuk menghindarkan rekayasa kebutuhan), setelah disetujui pusat selebihnya diserahkan secara baku dinas-dinas di daerah untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan (salinan persetujuan pusat dikirim ke sekolah asal pembuat proposal)

Jadi kepala sekolah sebaiknya konsisten mengkelola sekolah dengan segala perangkat yang ada di dalamya dan mengawasi serta melaksanakan kurikulum sekolah dengan baik dan bena, sebagai wujud tanggung-jawab kepada publik.

Kalau saja pemenuhan dasar peserta didik di sekolah terakomodasikan dengan efektif dan tepat sasaran, Departemen pendidikan nasional bisa menetapkan standard kelulusan Ujian Akhir Nasional yang diharapkan Insya Allah bisa diwujudkan (direspon) dengan baik oleh sekolah-sekolah formal di Indonesia dan tidak akan terjadi pro-kontra yang tjam, semoga.

Bagikan segera
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Beri Komentar