Sarei Anggota DPRD Jateng Gelar Reses, Bahas Bantuan RTLH dan Serap Aspirasi

BREBES, Kualitasnews.com- Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Sarei Abdul Rosyid, turun langsung menemui masyarakat di Desa Songgom, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Kunjungan ini dilakukan dalam agenda reses daerah pemilihan pada Selasa, 10 Februari 2026.

Puluhan warga hadir menyampaikan keluhan dan usulan. Dalam dialog, Sarei menanyakan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sudah diterima masyarakat. Ia menjelaskan perbedaan besaran bantuan RTLH dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

“Karena jumlah RTLH kabupaten, provinsi, pusat itu berbeda-beda jumlahnya. Kabupaten kurang lebih 15, Provinsi 20, tapi RI bisa 50 (juta),” ujarnya.

Sarei juga membawa kabar gembira. Ia menyebut Kecamatan Songgom menjadi salah satu penerima bantuan terbanyak pada 2025 lalu.

“Tadi terkait kabar gembira juga bahwa Kecamatan Songgom itu salah satu penerima terbanyak, sekitar 4 miliar di 2025 kemarin. Jadi saya kan Dapil-nya dulu waktu zaman PDIP masih zonasi, kemarin yang diurusi cuma 5 kecamatan,” katanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa pola distribusi bantuan kini berubah. Sistem zonasi yang dulu berlaku sudah tidak ada, sehingga alokasi bantuan harus dibagi lebih merata ke berbagai kecamatan.

“Sekarang akan lebih kecil untuk 5 kecamatan ini karena saya harus berbagi dengan kecamatan yang lain karena zonasi sudah nggak ada. Jadi kemungkinan wingi sing olih satu kecamatan 4 miliar, kemungkinan di 2026 ke sana nggak bisa, karena saya harus ngopeni juga kecamatan selatan maupun kecamatan yang ada di tengah,” jelasnya.

Dialog berlangsung hangat. Warga antusias menyampaikan aspirasi mulai dari kebutuhan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga harapan agar bantuan RTLH lebih tepat sasaran.

Sebagai wakil rakyat, Sarei menegaskan komitmennya memperjuangkan aspirasi masyarakat Brebes, khususnya di wilayah Songgom. Ia menilai kehadiran langsung anggota DPRD di tengah warga penting agar program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya.

Kunjungan ini juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk memahami mekanisme bantuan pemerintah sekaligus menyampaikan keluhan maupun harapan secara terbuka. Dengan komunikasi dua arah, diharapkan kebijakan yang lahir mampu menjawab kebutuhan nyata warga.

(Bejo).