Tata Kelola Ketahanan Pangan BUMDes Rancawuluh Dipertanyakan, Delapan Sapi Kini Tersisa Satu

Bagikan

BREBES Kualitasnews.com– Pengelolaan program ketahanan pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rancawuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, menjadi perhatian setelah diketahui bahwa dari delapan ekor sapi yang dibelanjakan dalam program tahun 2025, kini hanya tersisa satu ekor.

Direktur Utama BUMDes Rancawuluh, Ladi Santoso, menjelaskan bahwa usaha peternakan tersebut menggunakan sistem penggemukan sapi untuk kemudian dijual menjelang Iduladha.

“Untuk tahun 2025, kita beli delapan ekor. Kemarin pas Lebaran Haji dijual, sekarang tinggal satu. Rencananya nanti kita beli lagi, digemukkan, kemudian dijual lagi saat Lebaran Haji,” ujar Ladi Santoso.

Ia menjelaskan, anggaran sebesar Rp250 juta digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembelanjaan sapi, pengadaan kandang, sewa tempat, pakan pendamping hingga peralatan operasional.

“Rp250 juta itu buat operasional, pengadaan kandang, sewa tempat, pengadaan ternak, pakan pendamping, pengadaan alat, macam-macamlah. Dari anggaran itu kemarin kita bisa beli delapan ekor sapi,” jelasnya.

Terkait perkembangan ternak, Ladi menyebut lima ekor sapi telah dijual, satu ekor mati, satu ekor lainnya dijual dalam kondisi sakit dengan harga rugi untuk menghindari risiko kematian, sehingga tersisa satu ekor.

“Yang dijual ada lima, yang mati satu, yang satu lagi dijual rugi daripada nanti mati. Jadi sebelum mati dijual, sisanya satu,” ungkapnya.

Ladi juga menjelaskan bahwa rencana penjualan satu ekor sapi yang tersisa sempat gagal meskipun harga sudah disepakati. Hal itu karena calon pembeli dari panitia kurban ternyata telah memesan sapi dari pihak lain.

Menurutnya, harga sapi saat ini juga menjadi pertimbangan untuk pengadaan kembali. Ia menyebut harga sapi yang sebelumnya berada di kisaran Rp20 jutaan kini meningkat menjadi Rp25 juta hingga Rp26 juta per ekor.

“Kita menunggu momen juga. Harga sapi sekarang dari habis Lebaran Haji sampai sekarang naik. Kalau kemarin di harga Rp20 jutaan sudah layak untuk kurban, sekarang sampai Rp25 juta atau Rp26 juta,” katanya.

Terkait pencatatan transaksi penjualan, Ladi menyatakan bahwa seluruhnya tersedia dalam catatan pengelola. Ia juga menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala desa pada akhir tahun.

“Ada di catatannya. Cuma harga satu-satu memang berbeda. Nanti pelaporannya di akhir tahun, diserahkan ke kepala desa,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Desa Rancawuluh, Ikhsan, saat dikonfirmasi mengenai tata kelola dana BUMDes, mengaku tidak mengetahui secara terperinci mekanisme pengelolaan dana tersebut.

“Terkait tata pengelolaan dana BUMDes, saya secara pribadi tidak mengetahui secara detail. Namun, hal tersebut bisa dipertanyakan langsung kepada ketua pengelola BUMDes,” tutur Ikhsan.

Sementara itu, warga Desa Rancawuluh, Tarjoko (49), mengaku tidak mengetahui secara langsung proses pembelian maupun penjualan sapi yang dilakukan BUMDes.

“Untuk ketahanan pangan Desa Rancawuluh, saya tidak tahu untuk belanja sapi ataupun penjualannya,” kata Tarjoko.

Ia berharap pengelolaan anggaran desa, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, dapat dilakukan secara transparan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas.

“Saya sebagai warga Rancawuluh berharap pengelolaan anggaran desa transparan, sehingga tidak ada isu dan spekulasi liar di kalangan masyarakat,” bebernya.

Keterbukaan informasi mengenai rincian anggaran, realisasi penggunaan dana, hasil penjualan ternak, serta laporan pertanggungjawaban menjadi hal penting untuk memastikan program ketahanan pangan BUMDes berjalan secara transparan dan akuntabel.

Hingga berita ini diturunkan, rincian dokumen penggunaan anggaran, bukti transaksi pembelanjaan dan penjualan sapi masih perlu ditelusuri lebih lanjut.

(Abdul Ghofur).