Apa Fungsi Trotoar Pinggir Jalan? Pegiat Sosial dan Dishub Brebes Angkat Bicara

Bagikan

Brebes, Kualitasnews.com- Angka pertumbuhan jumlah kendaraan semakin meningkat, trotoar yang kurang terawat, menjadikan pengguna pejalan kaki semakin sulit.

Di tambah kondisi jalan raya yang dipenuhi kendaraan bermotor, menjadikan lalu lintas semakin padat. Tentu menjadikan lingkungan jalan menjadi area yang berbahaya bagi pejalan kaki.

Pegiat Sosial, Eko S kepada media mengatakan ” Kenyataannya, hampir selalu ditemukan masalah dalam pemanfaatan trotoar, Totoar yang semestinya menjadi karpet merah bagi para pejalan kaki, masih saja dialih fungsikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hingga tak jarang para pejalan kaki justru mengalah” Tutur Eko S pada jumat, (19/11).

Padahal, Lanjutnya, hak-hak pejalan kaki secara jelas dilindungi oleh Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yakni dimana pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar.

Terlebih fungsi trotoar ditegaskan kembali dalam pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang jalan, sebagaimana dimaksud hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki, Jelasnya lagi.

” banyak yang mengeluh lantaran trotoar yang semestinya dipungsikan untuk pejalan kaki, beberapa orang yang egois justru merampasnya untuk kepentingan pribadi, Ini terjadi hampir di setiap kota, bahkan di lingkungan saya sendiri banyak terlihat alih pungsi trotoar.

Pasalnya hal tersebut menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman kususnya pejalan kaki, terlebih anak – anak sekolah yang melalui trotoar tersebut” terang Eko.

“Kami sebagai rakyat berharap pihak pemangku kebijakan melakukan penertiban terhadap mereka dan tidak pandang bulu dalam melakukan penertiban, entah itu punya pejabat ataupun rakyat biasa, kalau memang harus di tertibkan, tertibkan saja” Tegasnya lagi.

Sementara Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes, Mochamad Reza Prisman saat dihubungi via whatsap Mengatakan “Fungsi Trotoar adalah tempat untuk berjalan kaki, gangguan atau vandalisme terhadap fungsi pejalan kaki diatur ketentuan pidananya pada pasal 275, undang-undang no.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

Dalam fungsi pelayanan transportasi, kami Pemerintah Kabupaten memiliki ruang lingkup pelayanan sebagaimana diatur oleh undang-undang no.22 tahun 2009 tentang LLAJ dan undang-undang no.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terbatas pada jaringan jalan Kabupaten. Paparnya.

Lebih lanjut Reza mengatakan terkait dengan penyediaan fasilitas pejalan kaki untuk jalan Kabupaten, kewenangan ada di Dinas Pekerjaan Umum.

Terkait fungsi Penegakan Hukum (gakkum) menurutnya kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja selaku OPD fungsi gakkum ketertiban umum.

Sosialisasi penggunaan trotoar, kami sudah berulangkali melakukan, baik dalam hal event wahana tata nugraha, tertib lalu lintas, sadar lalu lintas usia dini, maupun insidentil seperti patroli rutin. n

Namun demikian, sosialisasi yang kami lakukan tidak dapat mengeksekusi sanksi kepada pelanggar, karena tim penyidik PNS yang kami miliki dibatasi kewenangannya pada penyidikan pelanggaran kendaraan tertentu.” Ujarnya.

(Bj/RN).