Kepala Sekolah SMP di Brebes Laporkan Mantan Pimpinannya ke APH. Ada Apa yah?

• 

Brebes, Kualitasnews.com- Kepala SMP Negeri 1 Wanasari Dra Murniasih MPd di dampingi kuasa hukumnya Turnya, SH.MH melaporkan mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes T ke Aparat Penegak hukum (APH). Laporan tersebut dilakukan lantaran yang bersangkutan menemukan adanya dugaan penggelembungan angaran dalam pengadaan buku paket Ensiklopedia Iptek. jumat, (25/3).

Menurutnya, pengadaan buku yang dilakukan oleh salah satu penyedia barang dan jasa kepada SMP negeri reguler (gemuk) syarat dengan indikasi permainan harga.

Pasalnya, saat itu sekolah harus membeli paket buku di maksud dengan harga Rp 3.100.000. Dan yang membuat dirinya terkejut, setelah melakukan browsing internet dirinya menemukan paket buku yang sama dengan harga yang jauh lebih murah.

Murniasih menjelaskan, setelah melihat di internet, saya kemudian langsung membeli dengan harga 400 ribu sudah berikut ongkos kirim. Setelah paketan datang, ternyata isinya plek sama,” jelasnya.

Ia merinci, terdapat selisih harga kisaran antara Rp 2.600.000. “Coba bayangkan, kalau ada 50 sekolah yang belanja buku paket tersebut, maka ada sekitar Rp130 juta uang hasil dugaan mark-up anggaran dari pengadaan buku tersebut,” tambah dia.

• 

Selain itu, ia juga menduga adanya praktek permainan anggaran dalam proses PPDB online. Dimana saat itu sekolahnya ditunjuk untuk menyelenggarakan PPDB online.

” Saat itu saya diminta ikut rapat di dinas. Disitu disampaikan seluruh beban anggaran server PPDB online ditanggung oleh dinas. Namun pada kenyataannya ada tagihan pembayaran baik dari pihak provider maupun dinas,” terang dia.

Lanjut dia, disisi lain sekolah juga diminta untuk membeli soal ujian tengah semester yang di buat oleh dinas. Dimana uang yang harus dibayarkan nilainya mencapai Rp 26 juta. “Padahal saat itu masih daring. Sehingga soal tersebut tidak dipakai,” tandas dia.

Sementara Turnya SH. MH selalu kuasa hukum membenarkan kliennya telah melaporkan saudara T ke pihak APH. Laporan tersebut berkait dengan adanya permainan harga dalam pengadaan buku paket ensiklopedia iptek.

Selain itu, ada beberapa materi pelaporan lainnya diantaranya, terkait dobel atau rangkap anggaran PPDB online, dan pengadaan soal ujian tengah semester.

” Termasuk terkait bantuan DAK sekolah, yang hilang dari daftar penerima,” pungkasnya.

(Bj/Red).