Sengketa Informasi, Majelis Komisi Informasi Tolak Uji Konsekuensi Dari Bupati Brebes

Brebes kualitasnews.com, Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh pihak Termohon dalam Sidang Ajudikasi sengketa Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) salinan Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) Dana Desa Tahun 2016 antara Bupati Brebes sebagai Termohon dan Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Indonesia ( GNPK-RI ) Kab. Brebes sebagai Pemohon ditolak oleh Majelis Komisi Informasi ( KI ) Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Bambang Sumitro seusai  sidang Ajudikasi yang digelar Kamis ( 5/9 ) di Gedung KI Provinsi Jawa Tengah, ditolaknya Uji Konsekuensi oleh Majelis KI karena menganggap bahwa Uji Konsekuensi yang disampaiakn pihak Termohon dalam persidangan dianggap belum memenuhi apa yang dimaksudkan dalam undang – undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik.

Salah satunya adalah, dalam Uji Konsukuensi yang disampaikan pihak Termohon terdapat alasan informasi yang dimohon  dikecualikan karena takut adanya intervensi dari pihak lain kepada kinerja Pemkab dan takut informasi yang diminta dimanfaatkan oleh pihak lain untuk melakukan pemerasan sehingga dapat mengganggu kinerja Pemkab Brebes.

Menurut Bambang, Majelis KI  menganggap bahwa alasan tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada dalam undang – undang KIP.

“ Dalam sidang Ajudikasi Majelis KI yang diketuai oleh Rahmulyo,SH. mengatakan, kalau memang ada intervensi, pemerasan ya dilaporkan saja dengan Kepolisian atau Kejaksaan, kan ada aturan hukum lagi yang mengatur “ ujar Bambang seusai mengikuti acara sidang.

Lanjut Bambang Majelis KI juga meminta kepada Pihak PPID Kab. Brebes untuk membenahi lagi Uji Konsekuensi informasi yang dikecualikan.

“Dalam persidangan Majelis KI mengatakan Tata Cara untuk melakukan Uji Komsekuensi sudah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, dan pihaknya meminta  PPID Brebes agar dalam membuat Uji Konsekuensi memenuhi unsur apa yang sudah diatur dalam aturan tersebut” jelas Bambang.

Sementara pihak Termohon melalui salah satu kuasanya Hermawan, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Brebes mengatakan, Pihak Majelis KI bukan menolak, tapi masih mempertimbangkan Uji Konsekuensi dari pihaknya.

” Majelis KI tidak menolak tapi masih mempertimbangkan Uji Konsekuensi yang diajukan oleh pihak Termohon dan menyarankan untuk diperbaiki lagi, agar bisa memenuhi unsur seperti yang dimaksud dalam Undang – Undang KIP” kata Hermawan usai acara Sidang.

Adapun menurut agenda, sidang akan dilanjutkan lagi satu Minggu kedepann. (KN1)

Bagikan segera
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Beri Komentar