Sim Salabim…!!! Sulap Pungutan Jadi Sumbangan

Johan ArisOleh : Johan.A
Agaknya demam sulap bukan hanya ada di acara The Master yang sering muncul di salah satu tv swasta saja, tapi kini demam sulap juga telah merambah ke dunia pendidikan. Apalagi pada musim Penerimaan Anak Didik Baru
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012, pasal 1 ayat 2, dijelaskan, “pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.”

Sedangkan sumbangan, (pasal 1 ayat 3) adalah “penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.”

Dalam Permendikbud ini disebutkan, pembiayaan pendidikan dengan melakukan pungutan hanya dibolehkan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sedangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/daerah, tidak diperkenankan menarik pungutan tapi bisa menerima sumbangan dari masyarakat.

Dari aturan di atas memang perbedaan antara pungutan dan sumbangan sangat tipis sekali,sehingga untuk menyulap brand pungutan menjadi sumbangan sekolah yang diselenggarakan pemerintah hanya perlu menguatk-atik beberapa prosedural tehnis yang wajib dilakukan diantaranya,
1. Biasanya penarikan biaya/ anggaran bukan atas nama sekolah, tapi atas nama komite sekolah, sekolah hanya mempunyai program, dan program tersebut akan disampaikan kepada komite, dan komite akan merapatkan dengan wali murid terkait anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program sekolah tersebut, makanya sumbangan ini biasanya dikenal dengan sumbangan/dana komite.
2. Besaran biaya akan ditentukan dalam rapat komite dan wali murid, sehingga seakan-akan penarikan ini dilakukan sukarela besarannya oleh wali murid.
3. Tidak ditetapkan waktu yang pasti kapan wali murid ini akan melunasinya walau pada kenyataannya batasan waktu telah ditentukan dalam rapat komite.
4. Tidak ada sanksi bagi wali murid yang tidak membayar, walau pada kenyataannya wali murid tetap diharuskan membayar atau melunasinya
5. Ada beberapa wali murid yang dibebaskan dari pungutan tersebut, biasanya ini hanya segelintir wali murid saja, untuk memenuhi syarat agar penarikan biaya ini bukan disebut pungutan tetapi sumbangan.

Jika semua unsur tersebut sudah dipenuhi maka sekolah seakan sudah mendapatkan stempel legal untuk menarik anggaran dari wali murid. Sehingga bentuk sumbangan pendidikan yang seperti ini lebih tepat dinamakan sumbangan pendidikan yang terkondusif, sistematif dan masif.

Jer Basuki Mawa Beyo, Segala sesuatu yang baik memerlukan biaya, doktrin inilah yang selalu diutarakan kepada para wali murid. Padahal kita tahu sekolah gratis bukan berarti sekolah tersebut diselenggarakan tanpa biaya, tapi karena memang biaya penyelenggaraan sudah ditanggung pemerintah, baik operasionalnya, tenaga pendidiknya baik berupa gaji reguler gaji ke tiga belas ataupun sertifikasi dan biaya untuk pengadaan infrastruktur sekolah semuanya sudah ditanggung pemerintah.

Di antara alasan yang sering djadikakn tameng untuk menarik sumbangan yang terkondisif, sistematif dan masif ini adalah “ Demi meningkatkan kualitas pendidikan” maka sekolah masih memerlukan sumbangan dari masyarakat, sementara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan batuan pemerintah baik yang berupa infrastruktur dan sarana perlengkapan yang lainnya menurutnya belum bisa mengkover semua kebutuhan sekolah jadi untuk menutupi kebutuhan tersebut masih diperlukan partisipasi dari wali murid.

Apapun namanya, entah itu pungutan ataupun itu sumbangan, kenyataan yang ada wali murid merasa terbebani, sehingga pantas saja jika kebijakan sekolah ini sering membuat para wali murid bergejolak seperti yang terjadi di SD Negeri 02 Brebes (Sumber Panturanews, edisi Kamis/04/06/2015) beberapa wali murid keberatan karena harus membayar Rp. 600.000,-untuk pembangunan gedung sekolah dua tingkat, walau ahirnya setelah dirapatkan lagi disepakati menjadi Rp. 300.000,- tapi tetap saja wali murid merasa keberatan.

Sejatinya pendidikan merupakan hak seluruh warga negara. Seperti yang telah dijelaskan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk dapat mencapai kemakmuran suatu negara, sebagaimana diatur secara tegas dalam pasal 31 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat (3) menetapkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Pada kenyataannya, pendidikan yang digadang-gadangkan oleh pemerintah dapat diperoleh oleh seluruh kalangan masyarakat hanya menjadi sebatas mimpi karena permasalahan yang kompleks dalam dunia pendidikan di Indonesia. Banyak anak-anak usia sekolah di Indonesia yang justru harus putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Jumlah anak putus sekolah dan berpendidikan rendah di Indonesia terbilang relatif tinggi. Berdasarkan laporan dari departemen Pendidikan dan Kebudayaan, setiap menit ada empat anak yang harus putus sekolah.

Untuk Brebes sendiri seperti yang dilansir website Celoteh Larangan.com edis 8 Juni 2015 di Desa Wlahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes Ratusan anak usia kelas 3 hingga kelas 5 SD putus sekolah hanya untuk menggembala sapi. Jika di satu desa saja angka putus sekolahnya sebanyak itu bagaimana kalau satu kabupaten ? sungguh ini adalah fenomena yang nyata terjadi.

Menurut data Sistem informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM) tahun 2012, pada tamatan sekolah Kategori Tdk/Blm Tamat SD/Tdk punya Ijazah SD sebanyak 8.502 anak yang tersebar di beberapa dusun. Dari jumlah ini diperkirakan hampir 20% anak-anak putus sekolah atau tidak sekolah, sebagian alasan mereka yang putus sekolah dikarenakan membantu orang tua, sebagian lagi karena tidak punya biaya dan harus membantu orang tuanya ke jakarta menjadi pembantu rumah tangga dan alasan malas bersekolah.
Miris memang, disatu sisi pemerintah menggalakan program wajib pendidikan 9 tahun disatu sisi untuk mensukseskan program tersebut sekolah masih menjadi barang yang mahal, terbukti masih banyaknya angka putus sekolah yang disebakan karena masalah biaya pendidikan.

Padahal jelas dalam Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 31 Ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Pendidikan Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 2 yang berbunyi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Dalam aturan tersebut anggaran wajib pendidikan dasar 9 tahun semuanya ditanggung pemerintah, jadi kalau masih adanya penarikan kepada wali murid sama saja pemerintah tidak konsisten dengan aturan yang ada.

Dengan keadaan seperti ini seharusnya pemerintah baik pusat ataupun daerah mestinya tanggap, jika dengan dana BOS ataupun dana pendidikan yang lainnya sekolah masih merasa kekurangan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas maka sangat perlu sekali jika dan BOS ataupun dana pendidikan yang lainnya dinaikan lagi, agar terselenggaranya pendidikan dasar dilaksanakan betul-betul gratis sesuai dengan aturan dan perundangan yang ada.

Permendikbud No. 44 Tahun 2012 salah satu sisi memebrikan solusi bagi sekolah untuk memenuhi kekurangan anggaran yang ada di sekolah tapi sisi lain dengan diperbolehkannya bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah menerima sumbangan, agaknya keran ini telah dimanfaatkan secara tidak bertanggungjawab oleh segelintir oknum yang ada di dunia pendidikan, sehingga sumbangan yang seharusnya bersifat sukarela tapi pada kenyataannya menjadi sesuatu yang wajib yang harus dibayarkan oleh wali murid.

Budaya menyumbang memang bagus, setidaknya kita tahu bahwa masyarakat masih peduli dengan majunya dunia pendidikan, tapi agar rasa kepedulian tersebut tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab maka perlu adanya pembenahan dalam dunia pendidikan agar mempersempit para oknum pendidik yang justru memanfaatkan aturan tersebut diantaranya.

Pertama, Pemkab sebagai stek holder yang ada di daerah harus membuat regulasi yang jelas untuk pengawasan, pengaturan terkait dengan sumbangan yang ada di sekolah, dengan berprinsip pada pembelaan masayarakat miskin agar bisa mengikuti wajib belajar 9 tahun dan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kedua, Penggunaan/pemanfaatan dana sumbangan dari wali murid harus transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama orang tua/ wali murid peserta didik, komite sekolah dan penyelenggara satuan pendidikan dengan menempelkan di lokasi khusus pada papan pengumuman di dinding sekolah mengenai laporan pemanfaatan dana sumbanga tersebut.

Ketiga, Anggaran fisik pendidikan yang tepat sasaran dan merata, tidak tepat sasaran dan meratanya anggaran pendidikan yang berupa fisik biasanya menyebabkan sekolah terpaksa menarik sumbangan kepada orang tua/ wali murid karena mereka takut kalah saing dalam hal infrastruktur, jadi untuk menyamakan dengan sekolah lain terpaksa harus menarik sumbangan.

Keempat, profesionalisme kerja di lingkungan pendidikan harus ditingkatkan, baik itu guru, kepala sekolah, pengawas ataupun mereka yang duduk dijabatan struktural di lingkungan pendidikan.

Dengan profesionalisme akan tumbuh kesadaran bahwa profesi mereka adalah profesi yang mulia, karena di tangan merekalah generasi bangsa ini ditempa, generasi penerus bangsa akan mempunyai karakter yang baik jika yang menempa juga mempunyai karakter yang baik dalam menjalankan profesinya.

Korupsi,Kolusi dan Nepotisme berawal dari ketidak profesionalan, jabatan dibeli, mutasi dibeli, prestasi dibeli, untuk mempertahankan jabatan dibeli, jika sudah seperti ini maka masyarakatlah yang akan dirugikan, karena untuk menutup itu semua bisa jadi aliran dana ilegal akan mengalir dari bawah ke atas ujung-ujungnya masyarakatlah yang dirugikan.

Bagikan segera
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Beri Komentar